Author name: admin_hslegal

Berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas. Setelah keputusan pailit pengadilan akan menunjuk

Kepailitan yang dialami oleh individu memiliki akibat dapat melepaskan seluruh asetnya untuk melunasi utang-utangnya terhadap para kreditor. Selain itu, akibat adanya putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun diri Debitor adalah sebagai berikut: Sitaan umum meliputi harta Debitor yang masuk harta pailit beserta seluruh harta yang diperoleh selama kepailitan. Esensi sitaan umum merupakan bentuk pencegahan

Di dalam proses pemberesan harta pailit apabila diketahui bahwa biaya pemberesan lebih besar dari harta yang dimiliki Debitor, maka dapat dilakukan pencabutan putusan pernyataan pailit, hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal harta pailit tidak cukup

Pada prinsipnya permohonan PKPU/Pailit bagi suatu perusahaan oleh eks pekerja/buruh terhadap suatu perusahaan sama dengan permohonan PKPU pada umumnya yaitu Debitor memiliki lebih dari 1 kreditor, utang yang jatuh tempo, dan dapat ditagih dan utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Selain itu bagi Pemohon dari pihak eks pekerja/buruh juga diwajibkan adanya putusan PHI yang sudah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Pada saat seseorang atau badan usaha memiliki saham maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan/dividen maupun berhak hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan porsi saham yang dimilikinya. Apabila perusahaan

Permohonan kepailitan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan diantaranya Debitor, Kreditor, Kejaksaan dalam hal kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal Debitornya adalah bank, Bapepam (Badan Pengawas Pasal Modal) dalam Debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek atau lembaga kriling dan penjaminan dan Menteri Keuangan dalam hal Debitornya