Author name: admin_hslegal

Pada proses kepailitan terdapat suatu proses dimana Debitor akan mengajukan proposal perdamaian kepada Kreditornya. Di dalam proposal perdamaian tersebut berisi tentang penawaran yang diajukan oleh Debitor kepada seluruh Kreditornya mengenai upaya restrukturisasi utang-utangnya. Proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor kemudian isi dari proposal perdamaian tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kreditor. Apabila proposal

Perusahaan yang sedang terlilit utang dapat mengupayakan penyelesaian utang piutang dengan para kreditornya, salah satunya menggunakan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan dapat memohon PKPU dengan tujuan agar pada saat rapat dengan kreditor, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian. Berdasarkan Pasal 242, 243, 245, 246 dan 260 Undang-Undang No.37/2004 yang pada pokoknya memberikan beberapa perlindungan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) di Indonesia tidak secara khusus menyebutkan kekayaan intelektual sebagai harta pailit. Namun, pengaturan tentang aset yang dapat dimasukkan dalam masa pailit dapat mencakup kekayaan intelektual, terutama jika kekayaan intelektual tersebut telah diidentifikasi dan diperoleh oleh Debitur sebelum masuk dalam proses pailit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 62/POJK.03/2020 yang dikeluarkan pada tahun 2020 adalah landasan penting yang mengatur operasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur dengan ketat oleh POJK ini adalah persyaratan untuk menjabat sebagai Direktur BPR. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa persyaratan kunci yang diatur oleh POJK ini

Sesuai Pasal 1134 KUHPerdata yang pada pokoknya menyebutkan kreditor pemegang jaminan kebendaan berkedudukan lebih tinggi daripada kreditor lainnya kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Disisi lain, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan Negara memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung

Kreditur separatis dalam kepailitan adalah Kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak hipotik, dan hak-hak jaminan kebendaan lainnya. Dalam Kepailitan, Kreditur separatis merupakan Kreditur yang diistimewakan sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (UU KPKPU)Utang yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana