Author name: admin_hslegal

Salah satu akibat Kepailitan, debitor kehilangan hak untuk menguasai hartanya dan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih kepada kurator. Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidak jarang kurator yang memperoleh kesulitan disebabkan adanya tindakan debitor pailit yang tidak kooperatif. Untuk menangani sikap tidak kooperatif debitur tersebut, Pasal 93 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang

Perma No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengesampingkan ketentuan kepailitan yang belum menjangkau ketentuan mengenai subtansi hukum ekonomi syariah, hal ini berdasarkan ketentuan asas Lex Specialist derogate legi generalis. Selain itu, Perma No.2 Tahun 2008 merupakan peraturan yang bersifat khusus mengenai ekonomi syariah dan setiap hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang menggunakan akad-akad

Akibat kepailitan secara umum kepada Debitor Pailit adalah kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali: Benda termasuk hewan yang dibutuhkan Debitor terkait pekerjaan sebagai perlengkapannya, alat-alat medis, tempat tidur dan perlengkapannya yang

Perusahaan yang dimohonkan PKPU oleh kreditornya sebagaimana persyaratan yang diatur pada Pasal 222 ayat (3) UU No.37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor