Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA). Tidak menyampaikan LKPM dapat berakibat pada sanksi administratif. Berikut adalah beberapa waktu penyampaian LKPM berdasarkan skala usaha: Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) : Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli Semester […]
Konsekuensi Tidak Menyampaikan LKPM Read More »
Perusahaan yang dimohonkan PKPU oleh kreditornya sebagaimana persyaratan yang diatur pada Pasal 222 ayat (3) UU No.37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor
Kewenangan Direktur Utama Untuk Mewakili Perusahaan Yang Dimohonkan PKPU Read More »
Perlindungan informasi rahasia dalam dunia bisnis seringkali menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Salah satu alat yang sering digunakan untuk melindungi informasi rahasia adalah Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA). Perjanjian ini memainkan peran penting dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif perusahaan dan mencegah pengungkapan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang. Non-Disclosure Agreement atau NDA adalah perjanjian
Perjanjian NDA: Menjaga Keamanan Bisnis Anda Read More »
Berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas. Setelah keputusan pailit pengadilan akan menunjuk
Eksekusi Aset Kepailitan di Luar Negeri Read More »
Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan regulasi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk pasar ekspor. Adapun Peraturan yang mengatur terkait hal tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Barang Kirimin (Permendag 19/2021 ) Menurut Pasal 1 angka 3 Permendag 19/2021 ,
Aturan Baru untuk Permudah Ekspor UMKM Read More »
Kepailitan yang dialami oleh individu memiliki akibat dapat melepaskan seluruh asetnya untuk melunasi utang-utangnya terhadap para kreditor. Selain itu, akibat adanya putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun diri Debitor adalah sebagai berikut: Sitaan umum meliputi harta Debitor yang masuk harta pailit beserta seluruh harta yang diperoleh selama kepailitan. Esensi sitaan umum merupakan bentuk pencegahan
Konsekuensi Hukum Atas Kepailitan Terhadap Individu Read More »
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022)
Di dalam proses pemberesan harta pailit apabila diketahui bahwa biaya pemberesan lebih besar dari harta yang dimiliki Debitor, maka dapat dilakukan pencabutan putusan pernyataan pailit, hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal harta pailit tidak cukup
Jika Harta Pailit Tidak Cukup Read More »
Dalam proses pendaftaran merek, terkadang pemohon menghadapi penolakan dari Kantor Merek terkait dengan berbagai alasan, seperti ketidakpatuhan dengan ketentuan hukum atau kesamaan dengan merek yang sudah ada. Bagaimana langkah yang dapat diambil jika permohonan pendaftaran merek ditolak menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek) di Indonesia?. Langkah pertama adalah memahami alasannya. Pemohon
Langkah Hukum jika Permohonan Pendaftaran Merek Ditolak Read More »
Pada prinsipnya permohonan PKPU/Pailit bagi suatu perusahaan oleh eks pekerja/buruh terhadap suatu perusahaan sama dengan permohonan PKPU pada umumnya yaitu Debitor memiliki lebih dari 1 kreditor, utang yang jatuh tempo, dan dapat ditagih dan utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Selain itu bagi Pemohon dari pihak eks pekerja/buruh juga diwajibkan adanya putusan PHI yang sudah
Polemik Aanmaning Pada Permohonan PKPU/Pailit Oleh Eks Buruh/Pekerja Perusahaan Read More »