Kejahatan pasar modal adalah segala pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pasar modal, baik pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasar modal itu sendiri maupun pelanggaran yang diatur di luar bidang pasar modal, namun perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pasar modal. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, dimana dalam bidang pasar modal, …
Salah satu syarat pengajuan Pailit/PKPU adalah pembuktian sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No.37/2004 yang berbunyi: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Maksud dari pembuktian sederhana tersebut sesuai Penjelasan …
Permohonan Pernyataan Pailit/PKPU Terhadap Pengembang Apartemen dan/atau Rumah Susun Read More »
Pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Perpres No.63 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Apabila perjanjian dengan pihak asing tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia maka risiko pembatalan perjanjian dapat dilakukan. …
Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing Read More »
Salah satu akibat Kepailitan, debitor kehilangan hak untuk menguasai hartanya dan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih kepada kurator. Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidak jarang kurator yang memperoleh kesulitan disebabkan adanya tindakan debitor pailit yang tidak kooperatif. Untuk menangani sikap tidak kooperatif debitur tersebut, Pasal 93 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang …
Dampak Hukum Terhadap Debitor Pailit Yang Tidak Kooperatif Read More »
Penanam modal asing kini tidak lagi memerlukan surat rekomendasi yang dikeluarkan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 …
Perma No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengesampingkan ketentuan kepailitan yang belum menjangkau ketentuan mengenai subtansi hukum ekonomi syariah, hal ini berdasarkan ketentuan asas Lex Specialist derogate legi generalis. Selain itu, Perma No.2 Tahun 2008 merupakan peraturan yang bersifat khusus mengenai ekonomi syariah dan setiap hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang menggunakan akad-akad …
Kepailitan dan PKPU Pada Lembaga Keuangan Syariah Read More »
“Optimalkan Bisnis Anda! Gabung dalam Seminar ‘Solusi Bisnis bagi Perusahaan Sulit Bayar dan Tidak Mampu Bayar Utang, serta Penanggulangan Permasalahan dalam Bidang Ketenagakerjaan’ pada 11 Januari 2024, jam 08.00 – 11.30 WIB di Grand Nusa Indah – M1 / 8 Cileungsi, Bogor 16820. Dapatkan wawasan terkini untuk mengatasi tantangan keuangan dan manajemen sumber daya manusia. …
Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) yang sudah habis tidak dapat secara otomatis diperpanjang, melainkan harus diangkat kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, apa yang terjadi jika masa jabatan direksi tidak diperpanjang? Berdasarkan Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT, diatur bahwa apabila anggota Direksi yang telah berakhir masa …
Terlambat Melakukan Pengangkatan Kembali Direktur, Ini Akibatnya Read More »
Akibat kepailitan secara umum kepada Debitor Pailit adalah kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali: Benda termasuk hewan yang dibutuhkan Debitor terkait pekerjaan sebagai perlengkapannya, alat-alat medis, tempat tidur dan perlengkapannya yang …
Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA). Tidak menyampaikan LKPM dapat berakibat pada sanksi administratif. Berikut adalah beberapa waktu penyampaian LKPM berdasarkan skala usaha: Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) : Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli Semester …
Become a world-class digital law office that upholds the law, has a noble personality and has the spirit of Pancasila