Author name: admin_hslegal

KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah dua jenis perizinan yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagai pengganti izin lokasi. KKKPR adalah dokumen

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Tujuan SNI adalah untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kualitas produk yang beredar di pasar Indonesia. SNI diberikan dalam bentuk stempel pada setiap barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

        Sertifikasi ISO (International Organization for Standardization) adalah standar internasional yang memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi produk atau layanan. Banyak perusahaan dari berbagai sektor membutuhkan sertifikasi ISO, termasuk manufaktur, teknologi informasi, kesehatan, makanan dan minuman, serta layanan keuangan. Misalnya, perusahaan manufaktur membutuhkan ISO 9001 untuk menjamin kualitas produk, sementara perusahaan di sektor

Berdasarkan penelusuran, sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor diubah sampai dengan perubahan terakhir adalah Permendag Nomor 7 tahun 2024 terdapat penambahan aturan yang mensyaratkan adanya pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kementrian terkait pada saat melakukan impor, hal ini menghambat perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer. Kementrian Perdagangan