Kreditur separatis dalam kepailitan adalah Kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak hipotik, dan hak-hak jaminan kebendaan lainnya. Dalam Kepailitan, Kreditur separatis merupakan Kreditur yang diistimewakan sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (UU KPKPU)Utang yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana …
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dirubah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Undang-undang ini mengarah pada perbaikan tata kelola sektor pertambangan dengan memperkenalkan berbagai perubahan dalam sistem perizinan.. Tak hanya itu, pengesahan UU …
Perizinan di Bidang Pertambangan Pasca Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 Read More »
Perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar seperti perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau, status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar tidak …
Pemerintah Indonesia telah mengatur secara ketat pendaftaran tenaga kerja asing (TKA) dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan perlindungan hak-hak pekerja lokal. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur prosedur pendaftaran TKA di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama terkait pendaftaran TKA adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, …
Pendaftaran Pekerja Asing di Indonesia: Proses dan Pengawasannya Read More »
Gugatan pembatalan melalui pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kreditur atau disebut juga actio pauliana merupakan gugatan yang sering terjadi di Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi aset atau harta kekayaan debitur yang belum diputus pailit. Actio pauliana diatur pada Pasal 41-50 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang …
Pendaftaran merek merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam melindungi identitas dan nilai bisnis mereka. Merek tidak hanya sekadar logo atau nama, tetapi juga mencerminkan kualitas, reputasi, dan citra perusahaan di mata konsumen. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pendaftaran merek menjadi elemen penting dalam strategi perlindungan intelektual dan keberlanjutan usaha. Di Indonesia, …
Melindungi Identitas dan Nilai Bisnis dengan Pendaftaran Merek Read More »
Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh …
Resesi ekonomi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023 dan hal tersebut berpotensi untuk memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi secara global termasuk Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satu penyelesaian permasalahan bisnis pada suatu perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana yang diatur Undang-Undang No.37/2004 Tentang …
Solusi Terbaik Restrukturisasi Perusahaan Melalui Jalur PKPU Read More »
Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Konsistensi bank dalam menjalankan prinsip …
SANKSI PIDANA BAGI PEJABAT PERBANKAN YANG MELANGGAR PRINSIP KEHATI-HATIAN Read More »
Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, diantaranya adalah kewajiban terhadap izin yang harus dimiliki hingga kewajiban periode tertentu mengenai pelaporan LKPM dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan. Kewajiban-kewajiban tersebut mempunyai jangka waktu, tata cara dan sanksi yang beragam jika tidak ditunaikan. Meskipun setiap perizinan memiliki kepastian hukum untuk melakukan usaha namun terdapat …
Become a world-class digital law office that upholds the law, has a noble personality and has the spirit of Pancasila