Author name: admin_hslegal

Kreditur separatis dalam kepailitan adalah Kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak hipotik, dan hak-hak jaminan kebendaan lainnya. Dalam Kepailitan, Kreditur separatis merupakan Kreditur yang diistimewakan sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (UU KPKPU)Utang yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana

Perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar seperti perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau, status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar tidak

Gugatan pembatalan melalui pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kreditur atau disebut juga actio pauliana merupakan gugatan yang sering terjadi di Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi aset atau harta kekayaan debitur yang belum diputus pailit. Actio pauliana diatur pada Pasal 41-50 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh

Resesi ekonomi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023 dan hal tersebut berpotensi untuk memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi secara global termasuk Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satu penyelesaian permasalahan bisnis pada suatu perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana yang diatur Undang-Undang No.37/2004 Tentang