Menurut Otoritas Jasa Keuangan Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Pada saat seseorang atau badan usaha memiliki saham maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan/dividen maupun berhak hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan porsi saham yang dimilikinya. Apabila perusahaan […]
Saham Dalam Kepailitan Read More »
Permohonan kepailitan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan diantaranya Debitor, Kreditor, Kejaksaan dalam hal kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal Debitornya adalah bank, Bapepam (Badan Pengawas Pasal Modal) dalam Debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek atau lembaga kriling dan penjaminan dan Menteri Keuangan dalam hal Debitornya
Prosedur Permohonan Pengajuan Pailit Wajib Diajukan Oleh Advokat Read More »
Perubahan dalam tampilan merek adalah hal yang wajar dalam bisnis. Bisnis seringkali melakukan perubahan dalam logo, desain, atau elemen-elemen merek lainnya untuk mengikuti tren, mengikuti perkembangan pasar, atau mencerminkan evolusi perusahaan. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah perlu mengajukan pendaftaran merek kembali jika tampilan merek berubah. Perubahan pada warna dan jenis huruf yang digunakan
“Tampilan Merek Berubah: Apakah Perlu Kembali Didaftarkan?” Read More »
Pada proses kepailitan terdapat suatu proses dimana Debitor akan mengajukan proposal perdamaian kepada Kreditornya. Di dalam proposal perdamaian tersebut berisi tentang penawaran yang diajukan oleh Debitor kepada seluruh Kreditornya mengenai upaya restrukturisasi utang-utangnya. Proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor kemudian isi dari proposal perdamaian tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kreditor. Apabila proposal
Penolakan Proposal Perdamaian Kepailitan oleh Pengadilan Read More »
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan dalam bentuk gambar, logo, kata, huruf, angka, warna, bunyi, tiga dimensi, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang dapat membedakan barang dan/atau jasa dari satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam konteks ini, logo perusahaan adalah salah satu bentuk tanda yang dapat dianggap sebagai
Logo Perusahaan: Apakah Otomatis Menjadi Merek? Read More »
Perusahaan yang sedang terlilit utang dapat mengupayakan penyelesaian utang piutang dengan para kreditornya, salah satunya menggunakan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan dapat memohon PKPU dengan tujuan agar pada saat rapat dengan kreditor, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian. Berdasarkan Pasal 242, 243, 245, 246 dan 260 Undang-Undang No.37/2004 yang pada pokoknya memberikan beberapa perlindungan
Kelebihan Restrukturisasi Utang Melalui PKPU Bagi Debitor Read More »
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat telah menjadi landasan penting dalam upaya pemberantasan praktik ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, di kalangan perusahaan di Indonesia. Dengan berlakunya Perpres ini, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan identitas Pemilik Manfaat mereka, individu yang memiliki kendali atau manfaat ekonomi atas perusahaan tersebut, meskipun mereka mungkin
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) di Indonesia tidak secara khusus menyebutkan kekayaan intelektual sebagai harta pailit. Namun, pengaturan tentang aset yang dapat dimasukkan dalam masa pailit dapat mencakup kekayaan intelektual, terutama jika kekayaan intelektual tersebut telah diidentifikasi dan diperoleh oleh Debitur sebelum masuk dalam proses pailit.
Kekayaan Intelektual Dalam Kepailitan Read More »
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 62/POJK.03/2020 yang dikeluarkan pada tahun 2020 adalah landasan penting yang mengatur operasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur dengan ketat oleh POJK ini adalah persyaratan untuk menjabat sebagai Direktur BPR. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa persyaratan kunci yang diatur oleh POJK ini
Persyaratan Direktur BPR Menurut POJK No. 62/POJK.03/2020 Read More »
Sesuai Pasal 1134 KUHPerdata yang pada pokoknya menyebutkan kreditor pemegang jaminan kebendaan berkedudukan lebih tinggi daripada kreditor lainnya kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Disisi lain, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan Negara memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung
Klasifikasi Kreditor Yang Didahulukan Pembayarannya Pada Perusahaan Pailit Read More »