Uncategorized

Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) yang sudah habis tidak dapat secara otomatis diperpanjang, melainkan harus diangkat kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, apa yang terjadi jika masa jabatan direksi tidak diperpanjang? Berdasarkan Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT, diatur bahwa apabila anggota Direksi yang telah berakhir masa […]

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA). Tidak menyampaikan LKPM dapat berakibat pada sanksi administratif. Berikut adalah beberapa waktu penyampaian LKPM berdasarkan skala usaha: Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) : Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli Semester

Perlindungan informasi rahasia dalam dunia bisnis seringkali menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Salah satu alat yang sering digunakan untuk melindungi informasi rahasia adalah Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA). Perjanjian ini memainkan peran penting dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif perusahaan dan mencegah pengungkapan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang. Non-Disclosure Agreement atau NDA adalah perjanjian

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat telah menjadi landasan penting dalam upaya pemberantasan praktik ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, di kalangan perusahaan di Indonesia. Dengan berlakunya Perpres ini, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan identitas Pemilik Manfaat mereka, individu yang memiliki kendali atau manfaat ekonomi atas perusahaan tersebut, meskipun mereka mungkin

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Konsistensi bank dalam menjalankan prinsip

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, diantaranya adalah kewajiban terhadap izin yang harus dimiliki hingga kewajiban periode tertentu mengenai pelaporan LKPM dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan. Kewajiban-kewajiban tersebut mempunyai jangka waktu, tata cara dan sanksi yang beragam jika tidak ditunaikan. Meskipun setiap perizinan memiliki kepastian hukum untuk melakukan usaha namun terdapat