Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., CLA praktisi dari HS Counsellors at Law, hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Acara yang berlangsung di Auditorium lantai 4 Komisi Yudisial (KY) Jakarta ini, bertujuan untuk membahas “Penyusunan Rancangan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan Integritas Hakim Tahun […]
Bank Perekonomian Rakyat merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana, penyaluran dana dan pengelolaan dana kepada konsumen. Dalam hal penyaluran dana berupa kredit kepada konsumen/debitor disertai dengan agunan, maka apabila sepanjang debitor terbukti wanprestasi, debitor sudah menerima surat peringatan (somasi) dan BPR selaku kreditor memiliki dokumen sertifikat jaminan fidusia, hak tanggungan dan/atau
EKSEKUSI AGUNAN PADA BPR SESUAI KETENTUAN POJK NO.22 TAHUN 2023 Read More »
Perjumpaan Utang (Kompensasi) merupakan suatu cara agar terhapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan. Ketika seseorang berutang dan mempunyai piutang pada si berpiutang, sehingga kedua orang tersebut mempunyai hak untuk menagih satu sama lain. Di dalam persoalan PKPU merujuk pada Pasal 247 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai perjumpaan utang atau kompensasi
Ketentuan Perjumpaan Utang Dalam PKPU Read More »
Pada bulan November 2007, Pemerintah melalui Instruksi Presiden No.6/2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Inpres 6/2007) meluncurkan program KUR yang bertujuan melebarkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar pelaku usaha UMKM dapat menikmati fasilitas perkreditan perbankan guna meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Dalam
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Read More »
Berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU yang menyatakan debitor tidak dapat dipaksa unutk membayar utang dan semua Tindakan serta eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. Pada masa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, debitor diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan rencana perdamaian dengan memberikan proposal
KETENTUAN BUNGA PIUTANG PADA SAAT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) Read More »
Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas setelah dilakukannya penjualan, bahwasannya dapat di perhatikan pembagian serta pembayaran untuk para Kreditor berdasarkan asas pari passu prorata parte yaitu semua harta kekayaan debitor demi hukum merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada
Ketentuan Pembayaran Kepada Kreditor Setelah Penjualan Harta Pailit Read More »
Dalam kepailitan, piutang yaitu klaim atau tuntutan hak yang dimiliki oleh seorang kreditor (pihak yang memberikan pinjaman atau kredit) terhadap seorang debitor (pihak yang berhutang) yang belum dibayar atau dilunasi. Piutang ini bisa mencakup berbagai bentuk utang, termasuk pinjaman uang, tagihan untuk barang dan jasa, atau kewajiban finansial lainnya yang belum dipenuhi oleh debitur. Sedangkan
Apakah Piutang Dalam Mata Uang Asing Dapat Dimasukkan Di Dalam Daftar Piutang Pailit? Read More »
Penjualan harta pailit dimuka umum atau dapat disebut dengan penjualan lelang yang dilakukan dengan penawaran lelang melalui aplikasi dengan kategori penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta dan setiap lelang wajib dilaksanakan melalui aplikasi. Lelang juga harus menggunakan cara penawaran terbuka (open bidding), penawaran terbuka (open bidding) merupakan penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang dengan
Tindakan Kurator Jika Penjualan Harta Pailit Dimuka Umum Tidak Tercapai Read More »
Kekayaan intelektual (KI) mencakup berbagai aset seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Dalam konteks ekonomi modern, kekayaan intelektual menjadi aset berharga yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, apakah sertifikat kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan atas utang? Jawabannya adalah ya, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan atas utang. Di Indonesia, penggunaan kekayaan intelektual sebagai
Sertifikat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Atas Utang, Simak Aturannya Read More »
Pada Peraturan Menteri Keuangan(PMK) No.122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 Angka 1, menyebutkan bahwa “ Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”. Apabila Pembeli Lelang Harta Pailit tidak melakukan pembayaran
Akibat Hukum Jika Pembeli Lelang Harta Pailit Wanprestasi Read More »