Perizinan

Wajib Sertifikat Halal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal telah mengatur tahapan waktu kewajiban halal bagi produk yang beredar dimasyarakat, adapun tahapan itu sebagai berikut: Produk makanan dan minuman, Bahan baku, Bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan dari tanggal 17 Oktober …

Wajib Sertifikat Halal Read More »

Persetujuan Bangunan Gedung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 kini Izin Mendirikan Bangunan sudah berubah namanya menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG dapat diajukan melalui website simbg.pu.go.id Adapun langkah-langkah pengajuan PBG diantaranya adalah sebagai berikut :  Kunjungi https://simbg.pu.go.id/ Lakukan registrasi dengan mengeklik Daftar di bagian atas. Lalu daftar sebagai Pemohon Pemohon PBG/SLF/SBKBG/RTB/Pendataan BG. Lakukan verifikasi e-mail dan login. Klik …

Persetujuan Bangunan Gedung Read More »

Image by macrovector on Freepik

Perizinan dan Pelaporan Perubahan Pemegang Saham

Saat ini beberapa perizinan terkait dengan perusahaan tambang dapat dilakukan melalui sistem OSS RBA. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat melalui pemberian: Nomor induk berusaha; Sertifikat standar; dan/atau Izin Sebagai contoh, untuk bidang …

Perizinan dan Pelaporan Perubahan Pemegang Saham Read More »

Perubahan Persyaratan Pengajuan Alih Status

Penanam modal asing kini tidak lagi memerlukan surat rekomendasi yang dikeluarkan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 …

Perubahan Persyaratan Pengajuan Alih Status Read More »

Aturan Baru untuk Permudah Ekspor UMKM

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan regulasi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk pasar ekspor. Adapun Peraturan yang mengatur terkait hal tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Barang Kirimin (Permendag 19/2021 ) Menurut Pasal 1 angka 3 Permendag 19/2021 , …

Aturan Baru untuk Permudah Ekspor UMKM Read More »

NIB untuk UMKM

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) …

NIB untuk UMKM Read More »

Persyaratan Pendirian BPR Menurut POJK No.62/POJK.03/2020

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan proses yang diatur secara ketat oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menciptakan kerangka kerja yang sehat dan aman bagi BPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 62/POJK.03/2020 yang mengatur persyaratan pendirian BPR. Berikut adalah langkah-langkah penting yang harus diikuti untuk mendirikan BPR sesuai dengan …

Persyaratan Pendirian BPR Menurut POJK No.62/POJK.03/2020 Read More »

Perizinan di Bidang Pertambangan Pasca Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dirubah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Undang-undang ini mengarah pada perbaikan tata kelola sektor pertambangan dengan memperkenalkan berbagai perubahan dalam sistem perizinan.. Tak hanya itu, pengesahan UU …

Perizinan di Bidang Pertambangan Pasca Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 Read More »

Pendaftaran Pekerja Asing di Indonesia: Proses dan Pengawasannya

Pemerintah Indonesia telah mengatur secara ketat pendaftaran tenaga kerja asing (TKA) dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan perlindungan hak-hak pekerja lokal. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur prosedur pendaftaran TKA di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama terkait pendaftaran TKA adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, …

Pendaftaran Pekerja Asing di Indonesia: Proses dan Pengawasannya Read More »

Melindungi Identitas dan Nilai Bisnis dengan Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam melindungi identitas dan nilai bisnis mereka. Merek tidak hanya sekadar logo atau nama, tetapi juga mencerminkan kualitas, reputasi, dan citra perusahaan di mata konsumen. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pendaftaran merek menjadi elemen penting dalam strategi perlindungan intelektual dan keberlanjutan usaha. Di Indonesia, …

Melindungi Identitas dan Nilai Bisnis dengan Pendaftaran Merek Read More »

Scroll to Top